Pencopotan Rizal Ramli demi Proyek Reklamasi

GakAsBun -- Presiden Joko Widodo pada akhirnya mencopot Rizal Ramli dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Ada dugaan keputusan presiden tersebut memiliki terkait erat denganadanya kisruh masalah proyek reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini disampaiakan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Sebagaimana disampaikan oleh kata Ketua Bidang Hukum DPP KNTI, Marthin Hadiwinata "(Pencopotan Rizal Ramli) itu menunjukkan ada suatu kebijakan dari pemerintah saat ini untuk tetap meneruskan proyek reklamasi," .

Marthin memilik penilaian tersendiri, bahwa Rizal selama menjabat Menko Kemaritiman dan Sumber Daya sebenarnya sudah melakukan langkah tepat dalam menangani kasus reklamasi Teluk Jakarta. Hal terseut bisa dilihat dengan pembentukan tim komite gabungan yang bertujuan melakukan pengkajian terhadap proyek yang sangat kontroversial tersebut. 

"Sangat disayangkan Pak Rizal diganti pada saat perkembangan penghentian proyek reklamasi sudah sampai pada titik pengambilan keputusan akhir," kata Marthin.

Presiden Jokowi kembali melakukan resuffle terhadap susunan Kabinet Kerja, pada hari Rabu (27/7). Salah satu menteri yang dirombak dari kabinet kerja adalah Rizal Ramli.

Ketika masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal mengumumkan rekomendasi tentang pembatalan reklamasi Pulau G. Menurutnya, pembatalan itu adalah merupakan keputusan yang dibuat oleh komite gabungan yang dibentuk untuk dalam rangka menuntaskan masalah reklamasi Teluk Jakarta.

Rizal juga mengatakan, reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta haruslah dibatalkan dikarenakan proyek tersebut dinilai membahayakan banyak kepentingan. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh komite gabungan, reklamasi pulau itu berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, lalu lintas laut, dan jproyek vital.

Namun sebaliknya, Ahok justru tetap bersikeras pada keputusannya untuk tetap melanjutkan proyek reklamasi Pulau G yang ditangani PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan Agung Podomoro Group. Ia beralasan, bahwasanya yang bisa membatalkan proyek tersebut hanyalah presiden.

Tweet